Beranda > 03. Peningkatan Kapasitas > Belajar Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Papan Informasi PNPM MPd

Belajar Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Papan Informasi PNPM MPd


Papan Informasi merupakan sarana belajar dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel dalam tata kelola pemerintahan desa.

Papan Informasi merupakan sarana belajar dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel dalam tata kelola pemerintahan desa.

 

PNPM MPd, Gorontalo – Hasil kegiatan monitoring unit Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) PNPM MPd Provinsi Gorontalo pada periode Juli 2014 terkait keberadaan Papan Informasi (PI) secara umum menunjukan PI sebagai sarana penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat masih belum menjadi perhatian yang serius dari semua pelaku yang ada di lokasi kegiatan. PI yang ada baik di kecamatan maupun desa dari sisi fungsi maupun pemanfataannya masih belum memenuhi harapan sesuai dengan PTO 2014 Penjelasan 1. Contoh temuan seperti ada desa yang tidak memiliki PI, desa yang PI nya tidak diperbaharui informasinya atau malah terisi oleh daftar DPT Pilpres. Ada juga desa yang PI nya rutin diperbaharui, namun belum menampilkan secara lengkap perkembangan kegiatan di desa seperti perkembangan SPKP. Kekurangan lainnya adalah tidak menampilkan foto-foto kegiatan. Selain itu ada juga PI yang posisinya diletakan di dalam kantor desa, sehingga tidak mudah kita mengetahui perkembangan informasi kegiatan didalamnya, termasuk diperbaharui atau tidak.

Posisi yangh strategis mempertimbangkan kemudahan masyarakat untuk melihatnya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam meletakan Papan Informasi di desa

Posisi  strategis yang  mempertimbangkan kemudahan masyarakat untuk melihatnya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam meletakan Papan Informasi di desa

 

Terkait dengan kondisi di atas, seperti apa dan bagaimana seharusnya keberadaan PI?

Berdasarkan PTO tahun 2014 Penjelasan 1, Papan Informasi (PI) merupakan tempat untuk menempelkan informasi yang perlu diketahui masyarakat. Selain sebagai sarana informasi, PI juga merupakan sarana pembelajaran (edukasi) prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi masyarakat dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di lokasi tersebut. Untuk itu, pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus memastikan keberadaan PI di setiap lokasi dan ketersediaan informasinya bagi masyarakat.

Melihat kegunaannya yang besar bagi masyarakat dan pelaku program, maka PI harus dikelola dan dipelihara dengan baik:

1) PI harus dibuat menarik perhatian dan membangkitkan rasa ingin tahu warga. Baik dari tata warna PI itu sendiri, maupun tata letak, dan ragam informasi yang disajikan.

2) Informasi yang disajikan dapat berupa informasi mengenai kegiatan yang sedang berlangsung di desa, perkembangannya, masalah yang timbul, dan informasi lain yang dianggap perlu diketahui warga, seperti undangan rapat di kelurahan, arisan, pengajian, lomba­ lomba atau acara lain (bila ada), dan juga Buletin yang telah dibaca oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan atau media cetak lain yang informasinya bermanfaat.

3) Informasi yang ditampilkan tidak harus diketik dengan mesin tik atau komputer, tetapi bisa juga ditulis tangan dengan rapi dan indah, atau berupa gambar-gambar menarik yang dapat mewakili informasi yang akan disampaikan.

4) Karena sifatnya untuk memberikan informasi (termasuk perkembangan tahapan dan jadwal-jadwal kegiatan), maka informasi di PI harus selalu diperbarui secara berkala, minimal sebulan sekali. PI tidak boleh dibiarkan kosong, apalagi rusak dan tidak terurus. Karena bila rusak atau tidak terurus, maka minat warga untuk mendapatkan informasi program melalui PI akan menurun, dan fasilitator dinilai telah mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi

5) Untuk menjaga kelangsungan dan memastikan ketersediaan informasi di PI secara rutin, maka Fasilitator Kecamatan, PjOK, dan pelaku lain, dapat memprakarsai pembuatan tim kerja untuk memelihara dan mengelola PI secara swadaya, baik dengan membuat tim kerja baru atau dengan mengaktifkan tim-tim yang telah ada di desa dan kecamatan.

6) PI dan informasi yang ditempel harus terlindung dari hujan dan terhindar dari kemungkinan dirusak/dirobek. Bentuk dan desain informasi diserahkan sepenuhnya kepada pengelola PI sesuai dengan kreasi masing-masing, asalkan menarik perhatian.

7) Lengkapi PI dengan alamat untuk pengaduan, saran dan informasi program, yakni:

a. SMS Pengaduan dan Informasi Pusat: 0821-12109495/0857-10301234

b. Nama dan Nomor Telepon Fasilitator Kecamatan dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

8) Untuk mengantisipasi warga yang kurang memiliki minat baca atau belum dapat membaca sama sekali, maka Fasilitator Kecamatan, PJOK dan pelaku lainnya, dapat sesekali mengajak warga untuk berkumpul di depan PI guna menjelaskan apa yang diinformasikan dalam PI tersebut.

9) Lokasi Papan Informasi: Dalam rangka penyebaran informasi perkembangan kegiatan program kepada sebanyak-banyaknya masyarakat dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka konsultan, fasilitator dan Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan di setiap lokasi harus dapat memastikan keberadaan PI dan memfasilitasi pengadaan PI (bila belum tersedia) di setiap desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. PI-PI tersebut hendaknya di tempatkan di titik-titik (Iokasi) penting seperti berikut:

a. Desa: Balai Desa dan tempat strategis lain (Pangkalan ojeg, becak, warung paling ramai, dll). Lingkup informasi yang disajikan adalah kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana di desa yang bersangkutan dan informasi-informasi penting hasil MAD

b. Kecamatan: Kantor UPK dan Kantor Camat. Lingkup informasi yang disajikan adalah kemajuan pelaksanaan kegiatan program, penggunaan dan sisa dana di kecamatan yang bersangkutan, rencana penyaluran dana ke desa, kelompok dan nama-nama penerimanya, rencana dan undangan MAD, poin-poin penting hasil MAD, serta informasi-informasi penting dari tingkat kabupaten

Contoh bentuk dan isi Papan Informasi sesuai Penjelasan 1 PTO 2014

Contoh bentuk dan isi Papan Informasi sesuai Penjelasan 1 PTO 2014

 

Dengan mulai berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka prinsip-prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme mutlak harus dijalankan di setiap desa. Pemerintah Desa wajib memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa. Dengan mulai memanfaatkan secara baik dan benar Papan Informasi yang ada di desa, termasuk PI PNPM MPd, maka semua pelaku yang ada di lokasi kegiatan, termasuk masyarakat umum mulai belajar berkomitmen mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa sesuai amanat UU Desa tersebut. Semoga! (DARogi/KIE)

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: